Ketua MPR minta pemerintah miliki strategi cegah kasus korupsi

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah memiliki strategi untuk mencegah dan menekan berbagai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Langkah itu perlu dilakukan karena korupsi bisa menyulut konflik dan merusak supremasi hukum, dan memperburuk kondisi kemiskinan serta menghambat pembangunan," kata fia, terkait peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia), di Jakarta, Jumat.

Dia menilai peringatan Harkodia pada 9 Desember, menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengingatkan kembali tujuan reformasi yaitu memberantas dan membersihkan pemerintahan dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Selain itu menurut dia, peringatan Hakordia menjadi penting karena saat ini terdapat berbagai tantangan besar yang bisa mengancam kemakmuran dan stabilitas masyarakat yang diakibatkan karena korupsi.

"Saya meminta pemerintah tidak ragu dalam mencegah korupsi berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dan memperkuat kelembagaan, agar tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa melibatkan perilaku korupsi bisa tercapai," ujarnya.

Ia meminta KPK bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian tetap berkomitmen menelusuri dan mengusut tuntas seluruh kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut dia, lembaga penegak hukum juga harus memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku terhadap seluruh oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa terkecuali.

"Pemerintah perlu membenahi seluruh sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia sehingga meminimalisir celah terjadinya korupsi," katanya.

Ia menilai pemerintah juga perlu memperhatikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, bertanggung jawab/ akuntabilitas, dan komitmen politik.